Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, secara tidak langsung mengakui daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah lewat tandatangan dalam laporan bersama tim sukses Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Hal ini dinilai akan menyebabkan timbulnya gugatan terhadap hasil pilpres yang dilaksanakan 8 Juli lalui. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Gumay, mengatakan tidak serta merta DPT bermasalah dapat dijadikan bahan untuk mendelegitimasi pilpres.
Pendapat boleh berbeda atau mungkin saja hasil akan berbeda dengan pencontrengan sebenarnya.
Ada apa sebenarnya bangsa ini sekarang, tahun 2004 saat pertama kali digelarnya pemilihan presiden secara langsung tidak sampai begini masalah DPT tapi sekarang pemilihan presiden yang kedua kalinya malah amburadul.
Apa kelak kejadian di pemilihan gubernur Jawa Timur akan terjadi di Indonesia?
Ya tidak ada yang mengerti da apa sebenarnya, hingga salah satu pasangan capres memasang iklan satu putaran dengan menyamakan demokrasi dengan nominal Rp 4 Triliun. Tidak mustahil juga bilamana biaya kampanye beliau tersebut sampai dengan pelantikan nanti lebih dari Rp 4 Triliun.
